perkembangan pariwisata di Indonesia

I.PENDAHULUAN
Di negara berkembang pariwisata menjadi andalan pendapatan negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Setiap negara memiliki identitas sendiri akan pariwisata yang ditawarkan sesuai dengan keadaan geografis alam, geografis ekonomi, dan budaya. Banyak diantara negara-negara yang mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan devisa melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan pariwisatanya. Tentu saja hal tersebut tidaklah main-main karena menyangkut identitas yang ingin dikenalkan pemerintah kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara terhadap negaranya selain untuk mendapatkan penerimaan negara dan membuka kesempatan kerja.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada pariwisata, maka Indonesia tentu mempunyai sejarah dari perkembangan pariwisatanya yang dapat dibagi menjadi tiga periode penting yaitu: (1) masa penjajahan Belanda, (2) masa pendudukan Jepang, (3) setelah Indonesia merdeka
Bagaimanakah perkembangan pariwisata indonesia dari waktu ke waktu?

II.PEMBAHASAN
Salah satu negara asia yang memiliki tempat wisata yang cukup banyak dan beraneka ragam yaitu Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada di 6o LU-11oLS dan 95oBT-141oBT yang terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan benua Australia, serta terletak diantara dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tempat-tempat wisata yang indah. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ± 17.000 pulau dan dipisahkan oleh laut maka Indonesia merupakan negara kepulauan dan sekaligus negara maritim yang memiliki wisata bahari yang cukup banyak untuk potensi pariwisata yang menjanjikan. Karena wisata tersebut paling banyak diminati oleh para pelancong atau wisatawan untuk mengenal dunia bawah laut yang mempunyai beranekaragam panorama yang tidak ada di daratan. Selain itu tempat wisata yang tidak kalah menarik di Indonesia yaitu wisata budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia. Banyaknya tempat wisata yang dimiliki oleh negara ini menjadikannya sebagai negara yang kaya akan khasanah budaya dan alam.
Sebagai negara yang sangat bergantung pada pariwisata, maka Indonesia tentu mempunyai sejarah dari perkembangan pariwisatanya yang dapat dibagi menjadi tiga periode penting yaitu:
1. Masa penjajahan Belanda
2. Masa pendudukan Jepang
3. Setelah Indonesia merdeka

1. Masa Penjajahan Belanda
Kegiatan kepariwisataan dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan pejabat pemerintah, missionaries atau orang swasta yang akan membuka usaha perkebunan di daerah pedalaman. Para pejabat belanda yang dikenal kewajiban untuk menulis laporan pada setiap akhir perjalanannya. Pada laporan itulah terdapat keterangan mengenai peninggalan purbakala, keindahan alam, seni budaya masyarakat nusantara. Pada awal abad ke-19, daerah hindia belanda mulai berkembang menjadi suatu daerah yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi para pengadu nasib dari negara belanda. Mereka berkelana ke nusantara, membuka lahan perkebunan dalam skala kecil. Perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dari nusantara ke negara Eropa menjadi hal yang lumrah, sehingga dibangunlah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan tersebut.
Kegiatan kepariwisataan masa penjajahan belanda dimulai secara resmi, sejak tahun 1910-1912 setelah keluarnya keputusan gubernur jenderal atas pembentukanVereeneging Toesristen Verkeer (VTV) yang merupakan suatu biro wisata atau tourist bureau pada masa itu. Saat itu kantor tersebut digunakan pula oleh maskapai penerbangan swasta Belanda KNILM Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtfahrt Maatschapijj. Yang memegang monopoli di kawasan Hindia Belanda saat itu. Meningkatnya perdagangan antar benua eropa dan asia dan Indonesia pada khususnya, meningkatkan lalu lintas manusia yang melakukan perjalanan untuk berbagai kepentingan masing-masing. Untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mereka yang melakukan perjalanan ini maka didirikan untuk pertama kali suatu cabang travel agent di jalan majapahit No. 2 Jakarta pada tahun 1926 yang bernama Lissone Lindeman (LISLIND) yang berpusat di Belanda.
Sekarang tempat tersebut digunakan oleh PT. NITOUR. Tahun 1928 Lislind berganti menjadi NITOUR (nederlandsche indische touristen bureau) yang merupakan bagian dari KNILM. Saat itu kegiatan pariwisata lebih banyak didominasi oleh orang kulit putih saja, sedangkan bangsa pribumi sangat sedikit bahkan dapat dikatakan tidak ada. Perusahaan perjalanan wisata saat itu tidak berkembang karena Nitour dan KNILM memegang monopoli.
2. Masa Pendudukan Jepang
Berkobarnya Perang Dunia II yang disusul dengan pendudukan Jepang ke Indonesia menyebabkan keadaan pariwisata sangat terlantar. Saat itu dapat dikatakan sebagai masa kelabu bagi dunia kepariwisataan Indonesia. Semuanya porak poranda. Kesempatan dan keadaan yang tidak menentu serta keadaan ekonomi yang sangat sulit, Kelangkaan pangan, papan dan sandang, tidak memungkinkan orang untuk berwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara dapat dikatakan tidak ada. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, masa pendudukan Jepang tercatat sebagai masa yang yangat pedih dan sulit . Ketakutan, kegelisahan merajalela, paceklik, perampasan harta oleh tentara Jepang membuat dunia kepariwisataan nusantara mati. Banyak sarana dan prasarana publik dijadikan sarana untuk menghalangi masuknya musuh dalam suatu wilayah, obyek wisata terbengkalai dan tidak terurus.
Banyak hotel yang diambil alih oleh Jepang dan diubah fungsi untuk keperluan rumah sakit, asrama, dan hotel-hotel yang lebih bagus disita untuk ditempati para perwira Jepang. Data dan informasi pariwisatadalam masa pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak tersedia

3. Setelah Indonesia Merdeka
Setelah Indonesia merdeka, dunia kepariwisataan Indonesia mulai merangkak lagi. Meskipun pemerintahan Indonesia baru berdiri, namun pemerintah Indonesia waktu itu telah memikirkan untuk mengelola pariwisata. Menjelang akhir tahun 1946,, Bupati Kepala Daerah Wonosobo, mempunyai inisiatif untuk mengorganisasikan kegiatan perhotelan di Indonesia dengan menugaskan tiga orang pejabat setempat : W. Soetanto, Djasman Sastro Hoetomo, dan R. Alwan. Melalui mereka inilah lahir Badan Pusat Hotel Negara, yang merupakan organisasi perhotelan pertama di Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1947 pemerintah Indonesia mulai menghidupkan kembali industri – industri di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pariwisata. Sektor pariwisata mulai menunjukkan geliatnya. Hal ini ditandai dengan surat keputusan Wakil Presiden(Dr.Mohamad Hatta),sebagai Ketua Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, di Jogjakarta, untuk mendirikan suatu badan yang mengelola hotel-hotel yang sebelumnya dikuasai pemerintah pendudukan. Badan yang baru dibentuk itu bernama HONET (Hotel National & Tourism) dan diketuai oleh R Tjipto Ruslan. Badan tersebut segera mengambil alih hotel – hotel yang terdapat di daerah : Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, Pekalongan, yang semuanya diberi nama hotel merdeka. Terjadinya KMB (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949 mengakibatkan perkembangan lain, mengingat salah satu isi perjanjian KMB adalah bahwa seluruh harta kekayaan milik Belanda harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Oleh karena itu akhirnya HONET dibubarkan dan selanjutnya berdiri badan hukum NV HORNET yang merupakan badan satu-satunya yang menjalankan aktivitas di bidang perhotelan dan pariwisata. Tahun 1952 dengan keputusan presiden RI, dibentuk Panitia Inter Departemental Urusan Turisme yang diketuai oleh Nazir St. Pamuncak dengan sekertaris RAM Sastrodanukusumo. Tugas panitia tersebut antara lain menjajaki kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. Pada Tahun 1953 beberapa tokoh perhotelan akhirnya mendirikan Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia (SERGAHTI) yang diketuai oleh A Tambayong, pemilik hotel Orient yang berkedudukan di Bandung. Badan tersebut dibantu pula oleh S Saelan (pemilik hotel Cipayung di Bogor), dan M Sungkar Alurmei (Direktur hotel Pavilion/Majapahit di Jakarta), yang kemudian medirikan cabang dan menetapkan komisaris di masing masing daerah di wilayah Indonesia. Keanggotaan SERGAHTI pada saat itu mencakup seluruh hotel di Indonesia. Disamping SERGAHTI, beberapa pejabat tinggi Negara yang posisinya ada kaitannya dengan dengan aspek parwisata Indonesia dan beberapa anggota elite masyarakat yang peduli terhadap potensi pariwisata nasional mendirikan Yayasan Tourisme Indonesia atau YTI pada tahun 1955, yang nantinya akan menjadi DEPARI, Dewan Pariwisata Indonesia yang menjadi cikal bakal Departeman Pariwisata dan Budaya saat ini. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada paparan di bawah. Pada tahun 1955 Bank Industri Negara mendirikan perusahaan berbadanhukum perseroan terbatas dengan nama PT NATOUR Ltd. (National Hotel and Tourism Corporation Limited).
Perusahaan ini dipimpin oleh Singgih dan S Haryowiguno, dan memiliki hotel di Jakarta (Hotel Transaera), Bali (Hotel Bali,Kuta Beach Hotel, dan Sindhu Beach), Jayapura (Hotel Jayapura). Lahirnya Yayasan Tourisme Indonesia Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, membawa dampak terhadap perkembangan kepariwisataan Indonesia. Kunjungan wisatawan ke Indonesia meningkat kembali, disertai dengan meningkatnya gairah kebangkitan usaha pariwisata lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas usaha pariwisata, dibentuklah YTI (Yayasan Tourisme Indonesia), dengan satu tujuan yaitu memberi arti dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Badan ini bersifat non komersial, diurus oleh insan pariwisata swasta maupun pemerintah yang dibiayai oleh donatur dan sokongan berbagai pihak. Gerakan dan promosi YTI dalam mempopulerkan wisata turut pula meningkatkan gairah wisata. Para wartawan media cetak dan elektronik saat itu cukup membawa dampak positif dalam perkembangan pariwisata. Kemudahan peraturan imigrasi untuk masuk dan keluar Indonesia, serta bea cukai yang dipermudah, ditambah lagi dengan adanya kerja sama dengan organisasi pariwisata internasional semakin mendorong perkembangan pariwista Indonesia saat itu. Lahirnya DTI (Dewan Tourisme Indonesia) .
PT Nitour dan Hotel Des Indes saat itu memegang jaringan terbesar dalam pengaturan wisatawan mancanegara di Indonesia. Atas ijin pemerintah, DTI membeli Nitour untuk dapat lebih mengembangkan kegiatannya. Pada masa peralihan tersebut, situasi keamanan di Indonesia memanas sehingga muncul ancaman pembatalan kunjungan 4.500 wisman eks kapal pesiar Statendam, Kungsholn, Lurline, Caronia, dan Bergensjord yang diageni oleh Amexco dan Thomas Cooks Atas lobi intens DTI dengan para operator tersebut, kunjungan wisman ahirnya terjadi dan berhasil sukses. Prestasi ini memperkukuh kepercayaan pemerintah kepada DTI sebagai badan pengembang pariwisata. Awal tahun 1958 DTI mengadakan Musyawarah Turisme II di Tretes. Salah satu hasil musyawarah adalah masalah keuangan organisasi, yang memerlukan pengembangan bentuk usaha dari non komersil menjadi komersil agar dapat mengembangkan usaha pariwisata yang diakuisisi. Terdapat pula hal penting yaitu istilah pariwisata yang mulai dipakai dalam munas ini yang dipopulerkan oleh GPH Djatikusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan darat. Setelah menghadiri konferensi IUOTO (International Union of Official Travel Organization) Sultan Hamengkubuwono IX lebih berperan dalam pariwisata dunia, kemudian menteri perhubungan darat mengeluarkan keputusan Nomor H2/3/1960 tanggal 14 Maret 1960 yang intinya adalah :
- Menunjuk DTI sebagai satu satunya badan yang bertanggung jawab untuk
mengatur turisme Indonesia
- Mengadakan penyusunan kembali DTI
Dalam menyusun rencana pengembangan Ekonomi Indonesia, Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) memasukan pariwisata sebagai bagian dalam pengembangan perekonomian negara. Hal inilah yang menjadi titik tolak penting pariwisata Indonesia, yang menempatkan pariwisata sebagai bagian perekonomian negara. Dalam rancangan pembangunan nasional, DEPERNAS bersama MPRS melalui Ketetapan MPRS No. 1/1960 menetapkan proyek pariwisata sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Lahirnya Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.
Setahun kemudian dalam usaha menyediakan sumber daya manusia, pemerintah mendirikan Akademi Perhotelan di Bandung yang kemudian menjadi NHI/BPLP/STP, dan diikuti pula oleh berdirinya Akademi Pariwisata (AKTRIPA) Indonesia dibawah yayasan YAPARI, yang kemudian sekarang menjadi STIEPAR-YAPARI. Penyelenggaraan konferensi PATA ke XII di Jakarta dengan workshop di Bandung, ternyata mampu menempatkan Indonesia menjadi salah satu jaringan pariwisata penting di kawasan Pasifik dan Timur jauh. Demikian pula posisi dalam organisasi pariwisata dunia dimana Sri Sultan hamengkubuwono IX menjadi Vice President dalam konferensi pariwisata di Roma. Pembentukan Lembaga Pariwisata Nasional (LPN) Runtuhnya kabinet seratus menteri menandai sirnanya orde lama dan munculnya kabinet AMPERA yang diketuai oleh Suharto. Pada waktu inilah dibentuk LPN (Lembaga Pariwisata Nasional). Pengurus YTI dikukuhkan sebagai penasihat LPN. Untuk mendukung program pemerintah, beberapa tokoh pariwisata menghimpun diri dalam Himpunan Perintis Pariwisata (RINTIS PARIWISATA) pada tanggal 21 Desember 1967. Pada masa itu peran gubernur DKI Ali sadikin sangat mendukung perkembangan pariwisata di Jakarta dan Indonesia. Di Bandung berdiri pula asosiasi pengusaha usaha pariwisata yang disebut West Java Tourist Association (WTA) yang banyak menggerakan pariwisata di Jawa Barat Babak Baru Pariwisata Indonesia
Tanggal 22 maret 1969, LPN dibubarkan melalui Kepres Nomor 3 Tahun 1969, dan dilebur ke dalam Departemen perhubungan dengan status Direktorat Jenderal yang berkantor di Jalan MH Thamrin 61, sedangkan kantor di jalan Diponegoro 25 diserahkan kembali kepada DEPARI yang merupakan organisasi swasta. Keluarnya Kepres Nomor 30 tahun 1969 pada tanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Pariwisata Nasional, memperluas wawasan perencanaan pariwisata karena perencanaan dibuat oleh DEPARNAS yang beranggotakan menteri – menteri yang berkaitan dengan pariwisata.
Untuk memperlancar pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, dibentuk BAPPARNAS (Badan Pengembangan Pariwisata Nasional) yang keanggotaannya terdiri dari kalangan pemerintah dan swasta. Badan ini merupakan induk dari BAPPARDA yang ada di masing-masing propinsi untuk memberi masukan kepada pemerintah. Perkembangan Pariwisata Indonesia dalam PELITA Pada pelita I yang dimulai tahun 1969, situasi dalam negeri masih dipenuhi oleh gejolak politik dan pemerintah masih memprioritaskan penataan perangkat politik nasional. Pariwisata masih belum dianggap cukup penting sehingga belum terdapat dalam GBHN meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan nasional bidang pariwisata melalui keppres nomor 30 tahun 1969 tanggal 22 Maret 1969 yaitu pembubaran LPN dan pembentukan Dirjen pariwisata. Pariwisata dalam GBHN, baru terdapat selintas dalam GBHN tahun 1978, namun diperluas dalam GBHN 1983, 1988 dan 1993. Dalam masa inilah terbentuk asosiasi PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tanggal 9 Pebruari 1969, dan ASITA (Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies) pada tanggal 7 Januari 1971.
Sebagai gambaran pula bahwa di saat yang sama jumlah kunjungan wisman ke Hongkong adalah 900.000, ke Jepang 800.000, Thailand 800.000. Hal itu menunjukan bahwa kunjungan ke Indonesia masih sangat rendah. Pada tahap ini pembangunan di Indonesia terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, upaya pembangunan pariwisata hanya terfokus pada pemugaran bangunan bersejarah seperti kuil, keraton di Jawa dan Bali. Pelita I menandai pula dibentuknya lembaga diklat pariwisata di Bandung oleh pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata. Perkembangan Pariwisata pada PELITA II Pada PELITA II antara tahun 1974 – 1978 banyak menghasilkan perbaikan dalam produk pariwisata dan kebijaksanaan pokok yang mendasari pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata. Studi kepariwisataan dan pembuatan rencana induk telah mulai diperhatikan, demikian pula perbaikan infrastruktur dan pembuatan daya tarik wisata baru, begitu juga promosi..
Dapat ditambahkan bahwa ketika tahun 80-an, Indonesia mengalami jatuhnya ekspor minyak, sehingga pemerintah mulai mencari pilihan ekspor non migas. Kebijaksanaan pembangunan ditujukan untuk menciptakan iklim yang baik , untuk mendukung penanaman modal yang berkaitan dengan industri dan kepariwisataan, dan memdorong pengembangan pariwisata di daerah yang sudah ada kegiatan pariwisatanya. Peran serta masyarakat dan perbaikan kelembagaan mendapat perhatian khusus. Perkembangan Pariwisata selama PELITA IV Kebijaksanaan bebas visa untuk 38 negara, penambahan tiga bandar udara di Biak, Manado dan Ambon, penetapan 13 point entries melalui udara, berfungsinya 9 pelabuhan laut serta berbagai kebijaksanaan lainnya seperti pengaturan, produk, pemasaran, penanaman modal, Sumber Daya Manusia, dan Litbang pariwisata telah meningkatkan jumlah kunjungan wisman sehingga mencapai 1,2 juta orang pada tahun 1985 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 14 % per tahun sejak tahun 1981.
Berdirinya 17 perusahaan jasa konvensi yang memulai kiprahnya dalam penyelenggaraan konvensi internasional, perjalanan insentif dan penyelenggaraan pameran menambah ramainya dunia kepariwisataan Indonesia saat itu.. Pada tahun 1988 terdapat pula pembangunan dan perluasan 67 hotel berbintang dan dikeluarkan ijin penanaman modal untuk 7 proyek pariwisata lainnya senilai Rp. 107,5 milyar.
Pada tahun 1991, pemerintah mencanangkan Visit Indonesia Year / Tahun Kunjungan Indonesia.
Perkembangan Pariwisata pada PELITA VI Pada tahun 1992 melalui Keppres nomor 60/1992 pemerintah mencanangkan DEKUNI (Dekade Kunjungan Indonesia) yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000 yaitu :
1. Tahun 1993 : Tahun Lingkungan Hidup
2. Tahun 1994 : Tahun Peranan Wanita dalam Pembangunan Pemuda dan Olahraga
3. Tahun 1995 : 50 Tahun Kemerdekaan
4. Tahun 1996 : Tahun Bahari dan Dirgantara
5. Tahun 1997 : Tahun Telekomunikasi
6. Tahun 1998 : Tahun Seni dan Budaya
7. Tahun 1999 : Tahun Kriya dan Rekayasa
8. Tahun 2000 : Tahun Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Dalam kurun waktu tahun 1994 – 1998 pembangunan pariwisata sudah dapat menunjukan peran nyata untuk perekonomian negara yang sedang mengalami krisis. meskipun pada ahir Pelita ditandai dengan menghangatnya kondisi politik dan ancaman terhadap keamanan wisatawan, namun jumlah wisman mencapai 5,3 juta orang, dibawah prediksi sebanyak 6 juta orang. Namun
peningkatan terjadi dalam jumlah kunjungan wisnus yaitu sebanyak 83.669.000 orang.
Pada akhir Pelita VI ini ditandai pula dengan penajaman visi dan misi pariwisata, serta berbagai studi untuk mendukung rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Kemajuan lainnya dicapai pula oleh sarana pariwisata lainnya seperti :
1. Akomodasi : 270.379 Kamar
2. Biro Perjalanan : 1.370 Buah
3. Pramuwisata : 6.586 Orang
Jika kita rangkumkan., PELITA VI yang termasuk pada Rencana Pembangunan Indonesia, mengacu pada : pengembangan sumber daya manusia , baik jumlah maupun kwantitas, keberlanjutan dalm pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, pembangunan pariwisata ditujukan untuk pengembangan wilayah yang belum berkembang. Secara implisit terdapat pergeseran yang dapt dikelompokkan menjadi 3 kategori : dari pembangunan fisik ke pembangunan non fisik, dari kuantitas ke kualitas, dan dari keubtungan ekonomi ke keberlanjutan ( Myra P Gunawan dalam Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Indonesia :Dulu, kini dan yang akan datang 1997:20)
Indonesia sempat mengalami kejayaan pariwisatanya pada tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an awal, saat itu tempat-tempat wisata banyak dikunjungi oleh para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang menyumbang devisa yang cukup besar untuk perekonomian negara dan membuka kesempatan kerja yang cukup luas di bidang perhotelan, travel agent, dan bidang lainnya yang bersangkutan dengan pariwisata. Akan tetapi kejayaan tersebut secara perlahan-lahan mulai redup dan ditinggalkan oleh para wisatawan, sehingga pendapatan devisa pun menurun, hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap tempat wisata yang ada di Indonesia.
Kemudian di perparah dengan adanya krisis moneter 1998 yang melanda hampir seluruh negara di dunia terutama asia. Indonesia mengalami krisis multi dimensi, dimana perekonomian negara ambruk, terjadi pergolakan politik, kerusuhan hampir diseluruh daerah, sehingga dunia pariwisata pun mengalami keterpurukan dan mengalami penurunan wisatawan. Tidak hanya itu saat kejadian 11 September 2001 di New York,AS juga secara tidak langsung berdampak bagi sektor pariwisata Indonesia karena wisatawan yang berasal dari Amerika Serikat menurun drastis.
Setelah 17 tahun tertidur, Indonesia kembali mencanangkan tahun kunjungan visit Indonesia year untuk merengkuh tujuh juta wisatawan mancanegara. Bagi negeri berpanorama indah, jumlah ini terbilang kecil dari segala hal, tetapi penting untuk memulai komitmen baru. Bagaimanapun, pariwisata terkait erat dengan lingkungan hidup, nilai-nilai sosial, investasi, dan keamanan. Meski demikian saat start dikibarkan, bukan berita indah yang muncul, tetapi berita buruk yaitu banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, kesemrawutan pengelolaan bandara, kemiskinan, dan yang paling mengguncangkan pariwisata di tanah air yakni pengeboman di Bali dan Jakarta.
Sepanjang tahun 2001-2004, pariwisata dunia bangkit kembali. Menurut World tourism organization (WTO), kunjungan internasional 2006 mencapai 846 juta (tahun 2000, 684 juta).kenaikan terbesar terjadi tahun 2006, 43 juta. Dari tambahan itu, sebagian besar dinikmati Eropa (22 juta) dan asia (12 juta). Sayang, kenaikan pesat ke asia itu belum dinikmati Indonesia yang terkesan pasif dan kurang peduli. Saat wisatawan ke Malaysia meningkat dari 16,4 juta menjadi 17,5 juta dan ke Thailand naik dari 11,5 juta menjadi 13,9 juta, Indonesia justru kehilangan 0,2 juta (dari lima juta) wisatawan.
Padahal selama ini pariwisata memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dari data UNWTO, pariwisata di negara maju yang tergabung dalam G-20 menyerap tenaga kerja sekitar 6 persen. Memberikan efek samping bagi pengembangan sektor jasa, manufaktur, dan pertanian. Di Indonesia kontribusi industri pariwisata bagi produk domestic bruto (PDB) cukup signifikan, yakni 4,29 persen dari total PDB nasional. Pada tahun 2008 devisa sektor pariwisata mencapai 7,5 miliar dolar AS. Merupakan peringkat ketiga teratas penyumbang devisa negara setelah minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Selain itu di tahun 2007 sektor pariwisata menyerap tenaga kerja 5,2 juta atau 5,2 persen dari total tenaga kerja nasional.


III. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Sejarah dari perkembangan pariwisata Indonesia memiliki tiga periode yang mendasar yaitu:
1. masa penjajahan Belanda
2. masa pendudukan Jepang
3. setelah Indonesia merdeka.
2. Masa pejajahan Belanda, kegiatan kepariwisataan dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan pejabat pemerintah, missionaries atau orang swasta yang akan membuka usaha perkebunan di daerah pedalaman
3. Masa Pendudukan Jepang, dunia pariwisata Indonesia mengalami keterpurukan dan diabaikan oleh pemerintahan saat itu
4. Setelah Indonesia merdeka, banyak program pemerintah untuk memajukan dunia pariwisata makin berkembang..
5. Di tahun 1980an-1990an awal pariwisata Indonesia mengalami kejayaan, dimana wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik menyumbang devisa yang cukup besar.
6. Setelah terjadi krisis moneter tahun 1998, dunia pariwisata di Indonesia mengalami penurunan kunjungan yang signifikan kemudian di tambah kerusuhan hampir di seluruh wilayah indonesia, kejadian WTC 11 september 2001 di New York,AS, secara tidak langsung berdampak bagi wisatawan mancanegara.
7. kemudian pariwisata Indonesia menjadi terpuruk atas di berlakukannya “travel warning”dari beberapa negara untuk warganya yang ingin berpergian ke Indonesia karena peristiwa pengeboman di Bali, bom di Jakarta dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif di indonesia secara keseluruhan,, akan tetapi pemerintah tetap berusaha melakukan promosi melalui media lokal dan internasional.







IV. DAFTAR PUSTAKA
MS.wikipedia.org/../Geografi-indonesia
Epajak.org/abg/index.php
www.akomodasi.net/newsdet/detil/4/
Kompas, jumat,17 april 2009
dieny-yusuf.com/wp-content/uploads/2007/11/sejarah-pariwisata-indonesia. pdf –
www.suarakarya-online.com